Permasalahan hukum yang membayangi Nanggalo saat ini sedang menjadi sorotan utama masyarakat setempat. Dari kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, tampaknya ada beberapa isu yang perlu segera diatasi untuk menjaga kestabilan hukum di daerah ini.

Salah satu permasalahan yang paling mencuat adalah terkait dengan penegakan hukum yang terkesan lambat dan tidak efektif. Menurut Prof. Hukum dari Universitas Nanggalo, Dr. Budi Santoso, “Ketidakpastian hukum seringkali membuat masyarakat merasa tidak mendapat perlindungan yang cukup dari negara. Hal ini tentu bisa menjadi ancaman serius bagi ketertiban di daerah ini.”

Selain itu, masih banyak kasus korupsi yang belum terselesaikan dengan baik di Nanggalo. Menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nanggalo masuk dalam daftar daerah dengan tingkat korupsi yang masih tinggi. “Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan.

Permasalahan lain yang juga menjadi perhatian adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut data dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nanggalo, kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini masih cukup tinggi. “Penting bagi aparat hukum untuk lebih serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban,” kata Ketua LPA Nanggalo, Siti Hadijah.

Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan hukum yang membayangi Nanggalo. Dengan demikian, diharapkan keadilan dan ketertiban hukum dapat terwujud dengan baik di daerah ini.